   |
23 November 2009  Indonesia mengirimkan banyak buruh migran ke beberapa negara di seluruh dunia. Tercatat pada tahun 2008, sebanyak 900, 129 orang Indonesia bekerja ke luar negeri, dan 80% dari mereka adalah pekerja rumah tangga*. Buruh migran, terutama mereka yang ada di Malaysia, telah menjadi perbincangan banyak media akhir-akhir ini. Artikel dalam Jakarta Post, disini, telah memberi banyak perhatian pada isu ini. Kalyanamitra percaya bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi buruh migran dari penderitaan dan pelecehan.Globalisasi telah membuka kesempatan bagi perempuan Indonesia. Banyak dari mereka yang tergiur bekerja ke luar negeri dengan janji upah yang tinggi. Kesempatan kerja yang statis juga mendorong perempuan kelas bawah untuk mengubah hidupnya. Keberangkatan mereka ke luar negeri telah membawa dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak positif, uang yang mereka hasilkan dapat digunakan untuk keluarga dan lingkungannya. Dampak negatif, sebagian besar upah yang seharusnya diterima oleh perempuan buruh migran tidak dibayarkan. Selain itu, bekerja dengan jam kerja lebih lama dan tidak masuk akal, dan persoalan yang paling serius yang dihadapi adalah kekerasan dan pelecehan seksual. Pemberitaan media yang terus menerus terkait isu ini telah mengarahkan dan menjadi persoalan yang serius dalam industri buruh migran. Banyak laporan yang mengungkapkan tentang penyiksaan, penganiayaan, bahkan kematian buruh migran. Juga kasus dimana perempuan muda diperkosa oleh majikannya dan kembali ke rumah dalam keadaan hamil, malu, dan stres. Banyaknya laporan mengenai hal itu tentunya sangat menggangu. Kasus-kasus ini akan menjadi rendah apabila pemerintah Indonesia melakukan perlindungan kepada warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Meski begitu, penghentian buruh migran harus menjadi pertimbangan jika solusi lain tidak ditemukan. Negara adalah pihak yang bertanggungjawab dalam perlindungan hak semua warga, termasuk buruh migran. Kalyanamitra berpandangan bahwa langkah penting yang harus ditempuh adalah pemerintah harus segera mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan tersebut. Termasuk dengan meratifikasi konvensi PBB tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya. Indonesia telah menandatangani konvensi ini namun belum meratifikasinya. Dengan ratifikasi tesebut, diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada posisi yang kuat ketika bekerjasama dengan negara lain dalam isu ini. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk menegakkan hak asasi perempuan melalui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), dan masih banyak yang dapat dan harus dilakukan. _________ *Dikutip dari tulisan Melindungi Buruh Migran dengan Ratifikasi Konvensi Migran 1990, www.jurnalperempuan.com, 31 Agustus 2009. |
|
"Tidak ada tempat yang lebih aman untuk bersembunyi, selain ruang kejujuran" - Elizabeth Cady Staton, pejuang feminisme
