Beban Kerja Perempuan Berlapis di Masa Wabah COVID-19

Kalyanamitra, Jakarta – Pemerintah Indonesia menetapkan keadaan darurat nasional untuk COVID-19 setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemik global. Kebijakan nasional pun diberlakukan untuk menekan penyebaran virus Corona, seperti belajar dan bekerja dari rumah, pembatasan sosial dan fisik, kewajiban menggunakan masker di luar rumah, dan pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah di Indonesia.

Sebulan lebih mewabah di Indonesia, dampak COVID-19 sangat terasa dalam kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama terhadap perempuan baik di pedesaan maupun perkotaan. Kebijakan pembatasan sosial (social distancing) dengan anjuran belajar dan bekerja dari rumah di lain pihak menimbulkan beban berlapis bagi perempuan.

“Ini yang harus ekstra jagain anak-anak karena harus belajar online, jadi orang tua sekaligus jadi guru di rumah,” cerita Ibu Murti dari Desa Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo.

Budaya patriarki mengonstruksikan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga, termasuk memastikan anak belajar dengan baik di rumah. Pengalaman Ibu Murti adalah akibat dari konstruksi budaya tersebut yang sampai sekarang masih dilanggengkan.

Kondisi serupa juga dialami oleh Ibu Anna dari Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang. Ia menuturkan kesulitan yang dihadapi di rumah selama masa pembatasan sosial.

“[Kesulitannya] peran ganda, harus jadi guru nyambi ibu rumah tangga,” ujarnya.

Perempuan di perkotaan dan bekerja di sektor formal juga rentan mengalami kondisi beban kerja yang berlapis. Kendati bekerja dan memperoleh penghasilan, namun dalam budaya patriarki, mereka tidak dianggap sebagai pencari nafkah utama. Meskipun memiliki tanggung jawab atas pekerjaan dari tempat kerjanya, namun mereka tetap dibebani tugas-tugas rumah tangga.

Dengan kebijakan bekerja dari rumah, dalam kondisi tidak terjadi pembagian kerja yang setara dan adil di keluarga, maka perempuan dihadapkan pada tuntutan untuk menjadi guru bagi anak mereka, melakukan pekerjaan domestik, memikirkan kebutuhan keluarga agar tercukupi, memastikan kesehatan keluarga terjaga, dan tetap melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya dari kantor atau tempat kerjanya. Tekanan ini tidak dialami oleh laki-laki karena perannya dianggap sebagai kepala rumah tangga dan mencari nafkah.

Selain beban fisik, perempuan juga menanggung beban emosional yang tinggi. Pandemik COVID-19 menimbulkan stres dan kecemasan akan terpapar virus, juga tekanan memikirkan strategi untuk kelangsungan kehidupan keluarga. Terganggunya rantai produksi dan distribusi kebutuhan pokok selama wabah mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Sehingga perempuan dituntut untuk memutar otak bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sekaligus memastikan kondisi kesehatan keluarganya terjaga. Dalam hal ini, terkadang perempuan tidak memikirkan kesehatan dirinya sendiri karena memprioritaskan keluarganya.

Gambaran tersebut menunjukan bahwa perempuan lebih rentan mengalami kekerasan di rumah tangga akibat beban kerja yang berlapis. Dalam masa wabah COVID-19 ini tidak hanya tanggap darurat terhadap hal itu yang diperlukan, namun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang mungkin terjadi harus direspons. Layanan-layanan konseling dan pengaduan kekerasan harus dimaksimalkan. Oleh karenanya, edukasi tidak hanya terkait perilaku hidup sehat dan bersih untuk kesehatan fisik, namun juga kesehatan psikis agar setiap orang siap secara mental dalam menghadapi COVID-19.(ik)


BERITA LAINNYA

Thursday, 16 March 2023
[SIARAN PERS] Semiloka Masyarakat Sipil untuk ASEAN 2023: Pentingnya Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong ASEAN yang Inklusif

Pada tanggal 14 dan 15 Maret 2023, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Kalyanamitra, Oxfam di Indonesia, Asosiasi LBH APIK In...

Friday, 10 March 2023
[SIARAN PERS] Sebagai Negara Demokratis, Pemerintah Indonesia Wajib Libatkan Masyarakat Sipil dalam Keketuaan ASEAN 2023

[Jakarta, 10 Maret 2023] - Kriminalisasi pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dengan dalih pencemaran nama baik Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi alar...

Friday, 13 January 2023
[SIARAN PERS] Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP): Pentingnya Peran Multipihak Untuk Mendukung Percepatan Implementasi UU TPKS Demi Mewujudkan Keadilan Bagi Korban Kekerasan Seksual

[SIARAN PERS] Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP): 
Pentingnya Peran Multipihak Untuk Mendukung Percepatan Implementasi UU TPKS  Demi Mewujudkan Keadilan Bagi Kor...

Tuesday, 20 December 2022
[PRESS RELEASE] On the International Day for the Elimination of Violence Against Women 2022: UNITE TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN & GIRLS!

[PRESS RELEASE] On the International Day for the Elimination of Violence Against Women 2022: 
UNITE TO END VIOLENCE AGAINST WOMEN & GIRLS!
The 16 Days of Activism against Gender-Based...