[Pernyataan Pers] Memperingati Migrant Day 2021: Pentingnya Mewujudkan Pelindungan Perempuan Pekerja Migran Mulai dari Desa

PERNYATAAN PERS MEMPERINGATI MIGRANT DAY 2021

“Pentingnya Mewujudkan Perlindungan Perempuan Pekerja Migran Mulai dari Desa”

SBMI – KALYANAMITRA


Situasi Perempuan Pekerja Migran

Berdasarkan data dari SBMI, kekerasan terhadap perempuan pekerja migran kian meningkat, terlebih di masa pandemic Covid-19. Kekerasan ini terjadi bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi di berbagai negara penempatan terlebih saat penerapan kebijakan lockdown. Di satu sisi, negara ingin mencegah penyebaran virus, namun di sini lain hal ini berdampak pada kekerasan terhadap perempuan pekerja migran.

Pada Tahun 2020 telah tercatat Dari 643 Kasus pekerja migran yang berjuang Bersama dengan SBMI,53,7% atau 345 adalah korban yang berjenis kelamin perempuan.Hal ini membuktikan bahwa perempuan pekerja migran masih dalam posisi paling rentan terlebih mereka yang bekerja pada sektor domestik.

Perempuan pekerja migran rentan mengalami kekerasan berbasis gender dalam semua tahapan migrasi mulai dari sebelum keberangkatan, dinegara penempatan sampai pulang kembali. Lemahnya perspektif gender dalam upaya pelindungan bagi perempuan pekerja migran berdampak pada kerentanankerentanan yang dialami perempuan pekerja migran.

Bahwa kekerasan terhadap perempuan pekerja migran yang umumnya bekerja di sektor pekerja rumah tangga seperti peningkatan beban kerja yang melanggar aturan atau kesepakatan kerja, tidak adanya insentif dari penambahan beban kerja, tidak ada upah lembur, berisiko mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak, kurang disedikan alat pelindung diri (APD) ketika diminta ke luar rumah, berisiko mengalami kekerasan fisik dan psikis maupu seksual karena majikan dan anggota keluarganya selalu berada di rumah, tidak memperoleh fasilitas karantina, dan masih banyak lagi kekerasan -kekerasan yang di alami oleh pekerja migran perempuan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Adapun penyebab kasus-kasus di atas terus terjadi adalah karena minimnya informasi tentang layanan pelindungan Pekerja Migran, monitoring dan tidak adanya kebijakan atau aturan untuk upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan,Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa.

Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran, Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang No.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminisasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah kebijakan-kebijakan yang tegas memandatakan pemenuhan hak-hak perempuan pekerja migran, namun implementasinya masih jauh dari harapan.

Namun sampai saat ini pemerintah Indonesia belum melindungi perempuan pekerja migran yang mayoritas bekerja sebagai pekerja rumah tangga, karena belum ada payung hukum yang melindungi Pekerja Rumah Tangga. Sudah 17 tahun hingga saat ini RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum ada titik terang kapan akan di bahas dan di sahkan. Hal ini melemahkan posisi tawar pemerintah Indonesia jika meminta negara penempatan melindungi perempuan pekerja migran karena Indonesia sendiri belum mengakui PRT.

Peluang Desa Melindungi Perempuan Pekerja migran dari Desa

Sementara itu, keharusan melakukan upaya perlindungan bagi perempuan pekerja migran mulai dari desa telah ditegaskan pada Pasal 42 Undang Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migan Indonesia sudah jelas mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang bunyinya adalah Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggung jawab:

1. menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;

2. melakukan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;

3. memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;

4. melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan

5. melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan keluarganya.

Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa tersebut, juga selaras dengan mandat Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 26 Poin 4 huruf h, n dan p yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

1. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik,

2. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

3. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Kewajiban-kewajiban tersebut dipertegas melalui aturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Desa No. 1 Tahun 2015 Tentang tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Sementara itu Pasal 8 huruf b, dan d yang berbunyi, kewenangan lokal berskala desa di bidang pemerintahan desa antara lain meliputi:

- Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;

- Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa, pengelolaan arsip desa.

Terkait dengan pendataan, Permendes ini juga mengatur adanya kewenangan untuk melakukan pendataan tenaga kerja, sebagaimana tertuang dalam pasal 8 huruf d yang berbunyi “pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja desa” termasuk pendataan pekerja migran.

Seruan/Tuntutan

Sehubungan hal tersbut, dalam rangka memperingat Migrant Day atau Hari Pekerja Migran Internasional kami mendesak DPR RI dan Pemerintah baik nasional sampai tingkat desa, untuk:

1. DPR RI segera membahas dan mengesaha RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2. DPR RI seger membahas dan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

3. Pemerintah segera meratifikasi konvensi ILO 189 untuk pekerjaan yang layak bagi PRT, dan Konvensi ILO 190 tentang Kekerasan dan pelecehan di dunia Kerja

4. Pemerintah segera memastikan implementasi UU No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan segera menurunkan aturan turunannya yang responsif gender.

5. Aparat Penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) untuk memprioritaskan kasus-kasus kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan menggunakan perspektif korban

6. Pemerintah Desa untuk tidak takut lagi menjalankan mandat Undang Undang No. 18 tahun 2017, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa utuk melindungi perempuan calon pekerja migran dan purna pekerja migran melalui kebijakan, program dan anggaran.


BERITA LAINNYA

Saturday, 20 February 2021
[Pernyataan Sikap] Pernyataan Indonesia Beragam Tentang Dukungan terhadap SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan: “SKB 3 MENTERI SUDAH TEPAT DAN HARUS DITAATI SEMUA PIHAK”

Pernyataan Indonesia Beragam
Tentang Dukungan terhadap SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan:
“SKB 3 MENTERI SUDAH TEPAT DAN HARUS DIT...

Wednesday, 13 May 2020
[Pernyataan Pers] POKJA PUG COVID-19: Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Pernyataan Pers
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Covid-19 (Pokja PUG Covid-19)
“Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi COVID-19”
Kami, perw...

Thursday, 30 April 2020
Pemiskinan Perempuan di Masa Pandemik COVID-19

Kalyanamitra, Jakarta – Beberapa waktu lalu, viral sebuah video para pekerja perempuan menangis dan berpelukan satu sama lain di sebuah toko di daerah Depok, Jawa Barat. Tangisan para pekerja terseb...

Wednesday, 29 April 2020
Kalyanamitra dan Guyub Remen Bergerak Bersama Desa untuk Lawan COVID-19

Kalyanamitra, Kalibawang – Kasus COVID-19 terus meningkat setiap harinya dan tersebar di seluruh Indonesia, baik di desa maupun kota. Untuk mencegah penyebaran wabah ini dibutuhkan kerja sama yang s...