[Rilis Pers] Program Posyandu Membebani Kader Posyandu: Hasil Audit Gender Komunitas Terhadap Layanan Posyandu

Jakarta, 21 Maret 2018 – Sejak dicanangkan pada tahun 1986, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi garda terdepan dalam pemantauan dan peningkatan status gizi dan kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Kebijakan dan program ini tetap dipertahankan hingga saat ini namun tidak mendapat dukungan maksimal dari pemerintah.

Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak layanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat untuk pencapaian target SDGs (Goal 3 dan 5), terutama menyasar pada penurunan Angka Kemarian Ibu dan Bayi (AKI/AKB). Saat ini Posyandu dituntut untuk melaksanakan sebanyak 15 Program (5 layanan kesehatan dasar + 10 layanan sosial dasar) yang dimandatkan pemerintah melalui Peraturan Dalam Negeri No. 19/2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu. Hampir semua instansi pemerintah (SKPD/Kementerian) menggunakan Posyandu sebagai sarana implementasi program-programnya dan menjadi sumber data kesehatan masyarakat tanpa disertai anggaran yang memadai.

Kader-kader Posyandu, yang mayoritas adalah perempuan ibu rumah tangga menjadi tenaga pelaksana di lapangan yang dituntut untuk menjalankan program pemerintah dengan keterbatasan anggaran, kapasitas, serta sarana dan prasarana. Pemerintah memanfaatkan konsep swadaya masyarakat dan semangat kerelawanan kader Posyandu untuk mengalihkan tanggung jawabnya dalam pemenuhanan hak dasar warganya terkait bidang kesehatan ibu dan anak kepada Posyandu.

Oleh karenanya, muncul permasalahan yang krusial di antaranya:

1) Kader Posyandu dibebani tuntutan untuk mengisi dokumen-dokumen dan laporan untuk kebutuhan data pemerintah yang sangat banyak dan rumit. Hasil laporan dan pendataan dari kader Posyandu tersebut digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingannya masing-masing.

2) Tidak ada instansi pemerintah yang benar-benar bertanggung jawab atas kelembagaan Posyandu.

3) Kebijakan tumpang tindih dan koordinasi antarinstasi pemerintah lemah.

Kalyanamitra adalah organisasi perempuan yang fokus pada isu hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Salah satu programnya saat ini yaitu melakukan audit gender terhadap layanan Posyandu di tiga wilayah dampingan di antaranya Kel. Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, dan Desa Banjaroya, Kec, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta terkait ketepatan kebijakan, program, dan anggaran Posyandu.

###

Narahubung: Listyowati

Telepon:  021-8004712

Email: ykm@indo.net.id


BERITA LAINNYA

Wednesday, 13 May 2020
[Pernyataan Pers] POKJA PUG COVID-19: Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Pernyataan Pers
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Covid-19 (Pokja PUG Covid-19)
“Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi COVID-19”
Kami, perw...

Thursday, 30 April 2020
Pemiskinan Perempuan di Masa Pandemik COVID-19

Kalyanamitra, Jakarta – Beberapa waktu lalu, viral sebuah video para pekerja perempuan menangis dan berpelukan satu sama lain di sebuah toko di daerah Depok, Jawa Barat. Tangisan para pekerja terseb...

Wednesday, 29 April 2020
Kalyanamitra dan Guyub Remen Bergerak Bersama Desa untuk Lawan COVID-19

Kalyanamitra, Kalibawang – Kasus COVID-19 terus meningkat setiap harinya dan tersebar di seluruh Indonesia, baik di desa maupun kota. Untuk mencegah penyebaran wabah ini dibutuhkan kerja sama yang s...

Monday, 27 April 2020
Kekerasan dalam Rumah Tangga Berpotensi Meningkat di Masa Pandemik COVID-19

Kalyanamitra, Jakarta – Pada 6 April 2020, situs New York Times merilis artikel yang memberitakan bahwa kasus kekerasan domestik meningkat selama masa lockdown akibat wabah COVID-19. Beberapa negar...