[Siaran Pers] Segera Bahas dan Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual!

Jakarta, 30 November 2018 – Sudah dua tahun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) mengendap di DPR, dan selama itu pula masuk dalam agenda prolegnas, namun tak kunjung diprioritaskan untuk dibahas dan disahkan kendati situasi kekerasan seksual di Indonesia sudah darurat. Komnas Perempuan mencatat bahwa selama tahun 2017 angka kekerasan seksual yang dilaporkan maupun ditangani mencapai 2.670 kasus (76%) di ranah publik/komunitas dan 2.979 (31%) di ranah privat/personal. Dari data tersebut, Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kasus yang paling banyak dilaporkan yaitu inses dan perkosaan.

Angka kasus kekerasan seksual hanyalah fenomena gunung es di mana kasus yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak karena masih sering dikaitkan dengan konsep moralitas. Kekerasan seksual masih dipandang sebagai aib sehingga tidak banyak diungkap dan dilaporkan. Hal ini dapat terlihat dari data Komnas Perempuan yang mencatat bahwa dari total 1.210 kasus inses, hanya 266 kasus (22%) yang dilaporkan ke polisi dan sebanyak 160 kasus (13,2%) diantaranya masuk dalam proses pengadilan.

Selain itu, perempuan korban kekerasan seksual lebih sering dikriminalisasi dan dianggap sebagai penyebab kekerasan seksual terjadi, sebagai akibat dari masih kuat dan langgengnya konstruksi berpikir yang patriarki. Bukannya mendapat perlindungan dan akses keadilan, perempuan korban justru sering disalahkan sehingga membuat malu dan takut untuk melaporkan kasusnya. Ironisnya, perilaku menyalahkan korban tidak hanya datang dari lingkungan keluarga dan masyarakat tetapi juga dari aparat penegak hukum hingga pejabat publik dan pemerintah.

Di sisi lain, perangkat hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual masih terbatas sehingga mekanisme dan penegakan hukumnya kurang maksimal. Aspek pencegahan, perlindungan dan hak-hak korban, pemulihan korban, ketentuan pidana, restitusi, rehabilitasi pelaku, kewajiban negara sampai pada partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual belum diatur secara komprehensif dalam sebuah kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, Negara wajib untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang tepat guna untuk mencegah dan menangani maraknya kasus kekerasan seksual sesuai dengan amanat konstitusi serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Listyowati, Ketua Kalyanamitra mengatakan, "Saat ini Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Setiap hari kita mendengar  kasus kekerasan seksual terjadi. Korban membutuhkan keadilan dan perlindungan hukum segera. Konstitusi telah menjamin kehidupan yg aman, nyaman, dan sejahtera bagi setiap warga negaranya."

Oleh karena itu, melalui Diskusi Publik “Pentingnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Segera Disahkan” serta dalam rangkaian kampanye 16 Hari Antikekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Kalyanamitra mendesak:

1. Pemerintah dan DPR untuk memprioritaskan dan menuntaskan pembahasan RUU P-KS yang berperspektif korban, serta melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam setiap proses pembahasannya dengan terbuka dan transparan.

2. Pemerintah dan DPR untuk menggunakan prinsip CEDAW dalam substansi RUU P-KS, serta mengutamakan akses keadilan dan pemenuhan hak-hak korban.

3. Pemerintah dan DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).


###


Narahubung: Rena Herdiyani

Telepon: 08129820147

Email: ykm@indo.net.id


BERITA LAINNYA

Wednesday, 13 May 2020
[Pernyataan Pers] POKJA PUG COVID-19: Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Pernyataan Pers
Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Covid-19 (Pokja PUG Covid-19)
“Urgensi Pengarusutamaan Gender dalam Penanganan Pandemi COVID-19”
Kami, perw...

Thursday, 30 April 2020
Pemiskinan Perempuan di Masa Pandemik COVID-19

Kalyanamitra, Jakarta – Beberapa waktu lalu, viral sebuah video para pekerja perempuan menangis dan berpelukan satu sama lain di sebuah toko di daerah Depok, Jawa Barat. Tangisan para pekerja terseb...

Wednesday, 29 April 2020
Kalyanamitra dan Guyub Remen Bergerak Bersama Desa untuk Lawan COVID-19

Kalyanamitra, Kalibawang – Kasus COVID-19 terus meningkat setiap harinya dan tersebar di seluruh Indonesia, baik di desa maupun kota. Untuk mencegah penyebaran wabah ini dibutuhkan kerja sama yang s...

Monday, 27 April 2020
Kekerasan dalam Rumah Tangga Berpotensi Meningkat di Masa Pandemik COVID-19

Kalyanamitra, Jakarta – Pada 6 April 2020, situs New York Times merilis artikel yang memberitakan bahwa kasus kekerasan domestik meningkat selama masa lockdown akibat wabah COVID-19. Beberapa negar...