Disahkannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Meningkatkan Kerentanan Perempuan dalam Berhadapan Proses Hukum
Jakarta, 28 November 2025 – Kalyanamitra menyampaikan kritik atas disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 18 November 2025 lalu. Alih-alih mengoptimalkan perlindungan warga negara, UU yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 tersebut tidak hanya memperkuat praktik kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, tetapi juga mempertebal kerentanan perempuan dalam berhadapan dengan hukum dan proses peradilan […]
Pernyataan Menteri Agama Tentang Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama (Pesantren): Mengabaikan Fakta dan Menyakiti Korban!
Jakarta, 21 Oktober 2025 – Kalyanamitra menggugat pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dibesar-besarkan media. Pernyataan tersebut berpotensi menormalisasi kekerasan yang terjadi, melukai korban yang belum mendapat keadilan dan menyesatkan publik karena mengaburkan realitas yang ada. Fakta menunjukkan sebaliknya. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) 2024 mencatat 573 kasus […]
Meninjau Kembali Kemerdekaan Pasca Aksi Demonstrasi Masyarakat Sipil: Indonesia Masih dalam Penindasan!
Jakarta, 10/9/2025 – Delapan puluh tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum penting bagi negara untuk memperkuat demokrasi, memenuhi hak asasi manusia (HAM), serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Alih-alih memperbaiki struktur ketidakadilan, pemerintah justru mengesahkan kebijakan yang semakin memperlebar jurang ketimpangan. Salah satunya adalah penetapan besaran penghasilan […]