STOP Pembunuhan Perempuan dan Rakyat Papua. Pemerintah Indonesia, Hentikan Operasi Militer di Tanah Papua, Tarik Militer Sekarang Juga!
Siaran Pers Aliansi Perempuan Indonesia (API) Jakarta, 8 Mei 2026 — Aliansi Perempuan Indonesia mengecam keras pembunuhan yang terjadi di Tanah Papua dan menuntut negara untuk secepatnya tanpa penundaan menarik mundur militer di Tanah Papua. Pembunuhan terhadap perempuan di Tanah Papua merupakan cerminan nyata kegagalan sistemik negara dalam melindungi kelompok marginal yang paling rentan di […]
MAY DAY 2026: DEMOKRASI DI UJUNG TANDUK, PEREMPUAN PEKERJA MENGGUGAT MILITERISME DAN EKSPLOITASI NEGARA
Jakarta, 1 Mei 2026 – Kalyanamitra mengecam segala bentuk eksploitasi terhadap buruh termasuk eksploitasi tubuh buruh perempuan. Hari Buruh Internasional atau May Day merupakan sejarah perlawanan terhadap sistem yang eksploitatif. Namun hingga saat ini, buruh-buruh di Indonesia, tidak banyak mengalami perubahan kondisi kerja. Seperti jam kerja yang panjang, upah murah, eksploitasi terhadap tubuh perempuan dan […]
Darurat Kekerasan Seksual di Kampus: Membongkar Relasi Kuasa dan Membangun Kekuatan Anti Kekerasan Seksual
Jakarta, 19 April 2026 – Aliansi Perempuan Indonesia mengecam keras segala bentuk kekerasan seksual. Kami sangat menyayangkan terjadinya kasus kekerasan seksual di sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjajaran, Universitas Budi Luhur, dan lainya, yang melibatkan pelaku dengan jabatan strategis mulai dari mahasiswa, dosen hingga rektor. Fenomena ini bukan peristiwa sporadis, […]
Pemblokiran Grok AI Oleh Pemerintah: Pentingnya Negara Memastikan Ruang Aman bagi Perempuan dalam Dunia Digital
Jakarta, 19 Januari 2026 – Kalyanamitra memandang pemblokiran Grok AI oleh pemerintah sebagai momentum untuk menegaskan kembali tanggung jawab negara dalam memastikan pentingnya ruang digital yang aman, adil, dan inklusif, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya Saat AI yang dikembangkan berfokus pada uji etika keamanan infrastruktur atau kebocoran data tanpa mempertimbangkan potensi kekerasan berbasis […]
Disahkannya UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP): Meningkatkan Kerentanan Perempuan dalam Berhadapan Proses Hukum
Jakarta, 28 November 2025 – Kalyanamitra menyampaikan kritik atas disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 18 November 2025 lalu. Alih-alih mengoptimalkan perlindungan warga negara, UU yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 tersebut tidak hanya memperkuat praktik kriminalisasi terhadap masyarakat sipil, tetapi juga mempertebal kerentanan perempuan dalam berhadapan dengan hukum dan proses peradilan […]
Pernyataan Menteri Agama Tentang Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Agama (Pesantren): Mengabaikan Fakta dan Menyakiti Korban!
Jakarta, 21 Oktober 2025 – Kalyanamitra menggugat pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar bahwa kasus kekerasan seksual di pondok pesantren dibesar-besarkan media. Pernyataan tersebut berpotensi menormalisasi kekerasan yang terjadi, melukai korban yang belum mendapat keadilan dan menyesatkan publik karena mengaburkan realitas yang ada. Fakta menunjukkan sebaliknya. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) 2024 mencatat 573 kasus […]
Meninjau Kembali Kemerdekaan Pasca Aksi Demonstrasi Masyarakat Sipil: Indonesia Masih dalam Penindasan!
Jakarta, 10/9/2025 – Delapan puluh tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum penting bagi negara untuk memperkuat demokrasi, memenuhi hak asasi manusia (HAM), serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, terutama perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya. Alih-alih memperbaiki struktur ketidakadilan, pemerintah justru mengesahkan kebijakan yang semakin memperlebar jurang ketimpangan. Salah satunya adalah penetapan besaran penghasilan […]